Sulbar, Mitranegaragpri-ak.com, Polman, Sulbar.- Pemerintah telah mengucurkan anggaran DAK Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak Rp 201 miliar untuk pembangunan fisik SMA dan SMK dalam jajaran dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di enam (6) Kabupaten di Sulbar Tahun Anggaran 2022.
Rabu, (27/7-2022) lalu, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Inspektur M.Natsir telah melakukan sidak di sejumlah sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran dinas Dikbud Sulbar dipantau langsung sejauhmana pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur rehab sekolah, yang sedang berjalan sekarang.
Dalam kesempatan kesempatan itu, Kepala Inspektorat yang juga Plt Kadis Dikbud Sulbar, Inspektur M.Natsir mengharapkan agar para kontraktor pelaksana kegiatan bekerja maksimal dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan hingga pekerjaannya selesai tepat waktu.
Inspektur M.Natsir menegaskan, pihaknya tidak menginginkan lagi terjadi seperti tahun sebelumnya, ada sekitar 164 perusahaan rekanan mitra pemerintah terpaksa perusahaanya di black klist karena tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu termasuk kekurangan volume dan perencanaan.” Anggaran dikucurkan pemerintah untuk DAK fisik SMA dan SMK Tahun Anggaran 2022 dalam jajaran dinas Dikbud Sulbar cukup besar, mencapai Rp 201 miliar, terdiri dari Rp 143 miliar untuk SMK dan Rp 58 miliar untuk DAK SMA”, beber Inspektur M.Natsir.
Diketahui, kehadiran Kepala Inspektorat juga sebagai Plt Kadis Dikbud Provinsi Sulbar pasca ditariknya kembali ke kampus mantan kadis Dikbud Sulbar, Prof, Gufran, adalah menghadiri Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan LSM yang tergabung dalam Lingkar terkait kasus dugaan Pungli PPDB tahun pelajaran 2022/2023.
Acara RDP, dinas Dikbud Sulbar dengan LSM tergabung dalam Lingkar dan difasilitasi Komisi IV DPRD Sulbar, dipimpin oleh Koordinator Komisi IV juga Wakil Ketua DPRD Sulbar, H.Abd Rahim, S.Ag, MH didampingi Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Marigun, wakil Ketua Komisi IV, Hatta Kainang dan anggota H.Andi ITO Syaiful Tonra, H.Andi Saleh Patajangi dan anggota Komisi IV lainnya, digelar Selasa (26/7-2022) pukul 14.30 Wita, di ruang pertemuan UPTD dinas Dikbud Sulbar di Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala sekolah diundang oleh Ketua DPRD Sulbar, yang terkait dengan dugaan pungli PPDB, yang jadi sorotan puluhan LSM tergabung dalam Linkar, dan menjadi viral setelah diberitakan media online Mitranegaragpri-ak com, dan sejumlah media Online lainnya, yakni Kepala SMAN 1 Polewali, Abd Rahman, S.Pd, M.Pd didampingi bidang Humasnya M.Idris bersama ketua Komitenya, Nurjaya Opu Lallo, Kepala SMAN 1 Wonomulyo, Muhammad Hatta, S.Pd, M.Pd didampingi wakilnya bidang Humas, Mahmud Said bersama komitenya, dan Kepala SMAN 2 Polewali, Wahdina, S.Pd, M.Pd didampingi wakilnya Bidang Humas, Markus Misian Deje bersama Ketua Komitenya, Muhammad Rafi
Dari Lingkar, Abd Rahman Yunus (Koodinator aksi dialog RDP, juga Ketua DPD LSM APKAN Polman), Suardi ( Ketua LSM Lamdes Polman), Erwin S ( Ketum LSM Amperak) dan Andi Rasyid Moerdani ( Ketua GPRI- Anti Korupsi Wilayah Sulbar).
Usai menghadiri RDP, Inspektur M.Natsir bersama rombonga lanjut ke Polewali dan ke esokan harinya, dilakukan pemantauan di sekolah secara mendadak dengan sasaran SMK- PP Rea Timur kecamatan Binuang terkait laporan adanya dugaan oknum kasek setempat menjual sapi dan hasilnya belum dibelikan bibit baru, termasuk memantau langsung kegiatan proses belajar mengajar maupun pembangunan fisik DAK 2022 yang sedang dilakukan.
Kemudian SMAN 1 Polewali dan 2 Polewali terus SMAN 3 Polewali dengan hal yang sama dan sejumlah kegiatan lainnya dihadiri Inspektur M.Natsir didampingi Kabid SMA dan SMK serta staf dinas Dikbud Sulbar.
( ANDIRA)
