Modus Korupsi APBDES Dan Pencegahannya.

Sulawesi Barat,mitranegaragpri-ak.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES) ketika ditelusuri, dicermati dan dikaji dalam melakukan penyelewengan APBDES yang dilakukan, baik secara personal maupun komunal dengan modus yang beragam dan bervariasi.

Dari penelusuran, penelitian dan kajian, potensi rawannya penyalagunaan APBDES antara lain,Sabtu (16/07/2022).

Membuat rancangan “Kong kalikong” antara aparatur dengan konsultan perencana sehingga penggelembungan pun sulit terhindarkan. Pada proses ini, pengawasan tidak maksimal dilakukan, hingga terbuka ruang terjadinya dugaan “Mark Up” yang berpotensi pada kerugian Desa secara menyeluruh. Ini pola perdana yang terlihat.

Sisa dana yang dipakai sementara atau meminjam tanpa pengembalian kepada rekening kas Desa. Ini juga terjadi dan sulit terendus karena memiliki sifat ” monyet” yang serakah. Jika persoalan ini ditanyakan.

Pungutan dan pemotongan lainnya dengan berbagai modus operandi, baik oleh oknum tertentu dilevel kecamatan maupun dengan dalih pelaksanaan.
Program peningkatan kapasitas serta studi banding.
Ini juga terendus ada indikasi penyelewengan dana Desa ( DD) masuk dalam kantong pribadi oknum ‘Tikus2 berdasi”.
Jika dilihat, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, selain semakin akurnya perilaku korupsi para aparatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa.

Ada tiga kelemahan pengawasan bisa disimpulkan secara garis besar sebagai berikut,
Lemahnya Badan Pengawas Desa ( BPD), ini terlihat dari tingkat kapasitas BPD yang masih belum memahami secara detail dan menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan dana Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) yang ada di Desa, tidak efektif mengambil peran pengawasan, apalagi Desa yang sama sekali Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ini akan menjadi lebih mudah terbukanya peluang penyalagunaan keuangan Desa, termasuk lemahnya asistensi lembaga pengawasan di tingkat kabupaten.

Lemahnya pengawasan, akibat budaya kita yang masih feodalistik serta sudah mengakar dikalangan masyarakat Desa itu sendiri.
Jika ada tokoh dan masyarakat atau lembaga independen seperti LSM dan Pers yang melakukan pengawasan, maka mudah menjadi lawan atau “musuh” bersama dengan perangkat atau kelompok lainnya.
Kondisi seperti ini membuat sebagian masyarakat di Desa akan bersikap pesimis, lalu tidak aktif menjadi kontrol dan pengawasan, yang harusnya menjadi milik masyarakat dan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan Dana yang bersumber dari masyarakat sendiri melalui pelunasan pajaknya.
Kondisi feodalisme ini kerap berimbas terhadap persoalan sosial lainnya.
Sehingga penerapan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, yang mengatur hak- hak dan kewajiban masyarakat Desa untuk mendapatkan akses dan perlu dilibatkan dalam pembangunan Desa tidak berjalan maksimal.

Solusi idealnya dan efektif dalam upaya pencegahan korupsi APBDES adalah:

Pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dan mendasar sebab mereka bagian yang paling mengetahui kebutuhan di Desa secara langsung, baik pemetaan kebutuhan, perencanaan maupun pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Peningkatan kapasitas kepada BPD dan lembaga pemberdayaan yang ada di desa.

Peningkatan penguatan lainnya diberikan kepada aparatur pemerintah dan pengelolaan tehnis yang terkait keuangan Desa. Termasuk penguatan penguatan dan memantapkan dan sosialisasi regulasi terkait dengan Keuangan Desa.

Perlu diberikan fasilitas mengenai bantuan pengamanan dan jika ada tindakan maupun laporan terkait adanya indikasi penyelewengan.

Selanjutnya, ruang dan difasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana Desa. Hal ini terkait juga dengan informasi dan peraturan data dana Desa.

Keterbukaan akses informasi terkait dana Desa, harus terpublikasi dengan detail. Ini berkaitan dengan peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik dana Desa.
Tujuannya, mewujudkan penyelenggara pemerintahan Desa yang baik, transfaran, efektif, efesien, bersih, dan akuntabel yang dirancang untuk mencegah korupsi di lingkungan Badan Publik Pemerintahan Desa.

Diketahui, total dana Desa (DD) yang telah dikucurkan pemerintah pusat tahun 2022 sebanyak Rp 68 Triliun kepada 74.961 Desa di seluruh Indonesia dan 434 kabupaten dan kota seluruh Indonesia,dan 34 Provinsi di Indonesia.

Sasaran alokasi dana Desa tahun 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021, pasal 5 ayat (4) penggunaan dana Desa tahun 2022.

program perlindungan sosial berupa Bantuan langsung Tunai ( BLT) paling sedikit 40 persen dari total anggaran Desa,
Dukungan pendanaan penanganan covid -19, paling sedikit 8 persen dari setiap Desa.
Ketahanan pangan paling sedikit 20 persen dari total anggaran sedangkan program sektor prioritas lainnya hanya 30 persen.

Dana Desa ( DD) telah terpotong ditingkat bupati dan hanya 60 persen dinikmati di Desa.

Alokasi DD 20 % program BUMDES rawan dan berpotensi ” Mark up”

Alokasi DD 20 % program Ketahanan Pangan rawan dan berpotensi ” Gratifikasi”

Alokasi DD 8 % program dukungan pendanaan penanganan covid-19 rawan dan berpotebsi terjadinya Penggelembungan dana Desa.

Perlunya pengawalan dan pengawasan melekat sebagai bentuk pencegahan dini.

Ketua Dpw GPRI-AK
Sulbar : Andi Rasyid Mordani.AM.