MITRA NEGARA – Tapteng Sumut,mitranegaragpri-ak.com – Dikeluhkan Oleh salah satu pengurus Ormas Perkumpulan Perisai Keadilan Rakyat yang berkantor di Dusun 3(tiga) Desa sihapas kecamatan suka bangun kabupaten tapanuli tengah sumut, kembali diceritakan Oleh Yasafati gulo sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perisai Keadilan Rakyat (PKR) Yang membidangi dibantuan hukum dan memberantas korupsi sesuai yang tertuang di dalam salinan akte notaris yang telah disetujui Oleh kemenkumham RI dengan nomor AHU-0008970.AH-01.07 Tahun 2023,” Jelasnya
Dilain sisi disampaikan Oleh Damianus waruwu Ketua DPW PKR Yang pada awalnya hendak ingin melaporkan atas keberadaan Organisasi di kesbangpol tapanuli tengah Namun sangat disayangkan selalu dipersulit, meskipun sudah melengkapi seperti surat pernyataan, biodata, pengantar, salinan akte notaris, SK menkumham RI, NPWP, AD/ART, Domisili kantor, dan lain lainnya yang sudah dijadikan satu bundel dan sudah dijilet rapi nyatanya hanya diabaikan begitu saja Oleh dari pihak pekerja yang ada dikesbangpol tapteng,” terangnya (15/01/2024)
Yang lebih ironisnya lagi menurut Rano alo gulo selaku bendahara DPW Perisai Keadilan Rakyat, mengatakan pihak pekerja kantor di kesbangpol tapteng cukup mempersulit dan mengabaikan dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan bahkan parah pengurus DPW PKR Provinsi sumut dengan berbagai macam cara dari pihak kesbangpol sempat meminta untuk merubah menjadi DPD PKR kabupaten tapteng jika ingin dikeluarkan surat (SKT) Namun yang lebih anehnya lagi setelah diturutin permintaan dari pihak kesbangpol yang pada awal nya DPW dan kini menjadi DPD ternyata hasilnya menjadi nol besar sama saja masih tetap dipersulit dan belum ada diterbitkan surat (SKT) Ucapnya
Disisi lain berdasarkan data dan fakta yang dihimpun kembali disampaikan Oleh Damianus waruwu melalui ermansyah Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Keadilan Rakyat, atas keluh kesah yang di alami dan dirasahkan Oleh para pengurus yang berada di kabupaten tapteng lalu ermansyah Ketum DPP LBH PKR Tipikor langsung mengkonfirmasi melalui Via WA dengan nomor 0852118915** pekerja kantor yang tidak terlalu diketahui namanya hanya biasa dipanggil dengan marga tambunan dikesbangpol tapteng seperti ini pertanyaan nya,” terkait surat (SKT) DPD Perisai Keadilan Rakyat di Tapteng yang sudah melaporkan keberadaan Ormas namun hingga pada saat ini belum ada diterbitkan surat (SKT) dari pihak kesbangpol Tapteng kira kira apa alasannya pak kita mintak tanggapan sebelum berita ini ditayangkan,” Namun hanya dibaca doang dan tidak ada dibalas,” jelasnya
Ditempat yang terpisah menurut Damianus waruwu yang sudah sangat kesal atas perilaku kenerja para pekerja kantoran yang ada di Kesbangpol tapteng diduga tidak koferaktip dan tidak layak menduduki jabatan dikesbangpol dikarenakan tidak mampuh melayani bagi para Ormas yang ingin melaporkan keberadaan nya sudah hampir berjalan dua bulan lamanya tidak ada kejelasannya sama sekali sunggu aneh tapi nyata sehingga pada akhirnya ermansyah Direktur PT media mitra negara menyampaikan kepada PJ Bupati Kabupaten tapteng Sugeng riyanta melalui Via WhatsApp pribadinya semoga Bapak PJ Bupati bisa menindak tegas kenerja para Kesbangpol di tapteng yang terlalu mengabaikan bagi Ormas yang melaporkan keberadaannya,” lalu disambut dengan baik Oleh PJ Bupati Tapteng Buat surat resmi pengaduan saja pak,” Ucapnya
