Tanjabbar, mitranegaragpri-ak.com,-
Maraknya penggunaan Dana Desa di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang dalam pemanfaatannya kurang tepat sasaran, kususnya di bidang pembangunan fisik,membuat Kepala Kantor (Kakan) Inspektorat Drs Encef Jarkasi angkat bicara.
Disela sela kesibukan nya ( Selasa 02/08), seusai menghadiri rapat persiapan upacara hari jadi kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang ke-57, Saat awak media menyampaikan kepada beliau terkait masih terdapat beberapa desa yang belum memajang baliho infografis desa. Pak Encef menjelaskan, “infografis APBDesa merupakan salah satu bentuk transparansi dari kegiatan di masing masing desa. Rencana penggunaan APBDesa itu harus di publikasikan. Apalagi dalam penggunaannya secara langsung kan oleh mereka. Ya mudah mudahan mungkin ini masih ada yang belum tau. Jadi saatnyalah Pak Camat dan Dinas PMD sekiranya lebih intens dalam hal melakukan pembinaan di masing masing desa atau kelurahan. kalau belum ya segeralah dilaksanakan.”
Selaku kepala kantor Inspektorat Tanjung Jabung Barat, Drs Encef Jarkasi berharap, “saya berharap agar pemerintah desa, khusunya para kepala desa agar dalam mengelola keuangan desanya atau APBDesa betul betul berpedoman dengan aturan yang berlaku, sehingga manfaat dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, dan tidak ada penyimpangan. Apalagi sekarang semua yang dilakukan oleh pemerintah desa itu kan banyak yang mengawasinya. Tidak saja Inspektorat, APH (Aparat Penegak Hukum) tapi masyarak juga berhak untuk melakukan pengawasan di situ. Sehingga transparansi menjadi satu hal yang sangat penting. Transparansi itu bisa muncul, jika kita memiliki niat yang baik seperti halnya tidak ada niat untuk melakukan penyimpangan, apalagi dengan sengaja menggunakan Dana Desa (DD) untuk kepentingan kepentingan yang tidak di atur di dalam perundang-undangan dana desa.
Harapannya kedepan, saya dengan para kepala desa yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini yakin, bahwa mereka juga sedang berupaya untuk mengelola keuangan desa dengan sebaik baiknya. Tapi dengan berbagai keterbatasan itulah diharapkan kepada pihak pihak yang berkompeten khususnya maupun masyarakat umumnya bisa memberikan pengawasan serta bimbingan”.[Red]